IPB Badge

Recent Comments

October 2014
S M T W T F S
« May    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

statistic counter

free counters

FGD: Perbaikan Draft RPP Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan (FGD: Revision of Draft for the Government Regulation for Sustainable Peat Land Management in Indonesia)

Oleh: Baba Barus, Staf Pengajar Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, IPB

Rapat kerja antara Tim KLH (Muklishin, Huda, Tuti, Eko, Teguh) dengan Tim IPB (Komarsa, Baba, Hermanu) di Hotel Sahira, Bogor, 10 Agustus 2012

Pembentukan RPP Pengelolaan lahan gambut berkelanjutan sudah berjalan sangat lama (sekitar 3 tahun) dan saat ini sudah menjelang final. Tanggapan terakhir datang dari pihak UKP4, yang diperbaiki pada pertemuan ini. Jika RPP ini sudah menjadi PP maka akan mempermudah landasan pengembangan rencana strategis pengelolaan gambut nasional.  Saat ini peraturan ini diharapkan segera dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dan swasta untuk pemanfaatan lahan gambut yang dianggap kontroversial karena dianggap berperan menghasilkan emisi karbon dan berperan juga dalam merubah iklim global (yang banyak diperdalam dalam pertanyaan pihak UKP4).

Semangat dalam perundangan ini adalah pemanfaatan lahan gambut sehingga berkelanjutan, yang dalam hal ini didisain dari adanya kesatuan (unit) pengelolaan yang disebut dengan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), yang merupakan kesatuan ekosistem gambut, yang dibatasi oleh sungai, dan atau pantai, dan lainnya. Penekanan unit hidrologi menjadi kunci pengelolaan karena keberlanjutan fungsi lahan sangat ditentukan oleh pengelolaan air dalam suatu kawasan; dan adanya gangguan suatu daerah dalam kesatuan dapat mengganggu daerah lain.

Dalam pemanfaatan KHG maka dikembangkan adanya kawasan yang dijadikan kawasan lindung gambut (KLG) dan kawasan budidaya gambut (KBG). Kawasan lindung gambut diletakkan di sekitar puncak kubah gambut dengan luasan area minimum 30 % dari KHG.  Sedangkan di luar KLG diarahkan sebagai kawasan budidaya (Lihat Gambar). Kawasan lindung ini akan berperan menjaga sumber air dan juga menjaga karbon yang sudah ada (skuesterasi) di gambut. Adanya air yang dijaga dari kawasan lindung membuat kawasan selalu lembab atau diijaga keseimbangan airnya.

Untuk mengamankan kawasan, maka selain minimum luasan kawasan lindung sebesar 30%, maka masih ditambah lagi daerah yang ditetapkan sebagai daerah berfungsi lindung di kawasn budidaya sekitar 30 % dari KBG. Secara keseluruhan jika hal ini diterapkan, maka daerah gambut yang dilindungi akan mencapai lebih dari 50 %.  Kawasan yang diusulkan sebagai kawasan lindung gambut, selain daerah puncak kubah gambut, adalah daerah gambut yang berkedalaman lebih dari 3 meter, dan daerah yang ditemukan flora fauna endemik.  Dalam perundangan ini juga diatur tentang keperluan tindakan yang dilakukan jika lahan gambut atau kawasan sudah terganggu seperti sudah terungkapnya lapisan kwarsa, pirit, dll; dan memerlukan tindakan perbaikan.

peat dome and protection area
peat dome, hydrological peat unit

 

 

Membangun Penyelenggaraan Sistem Administrasi Pertanahan di Kabupaten Nunukan : Pengalaman pada Kajian Penyelenggaraan 9 Kewenangan Pertanahan di Studi LMPDP 2006-2010 dan Lainnya

Oleh : Baba Barus,  Pusat Pengkajian dan Perencanaan Pengembangan Wilayah, IPB ; Departemen Ilmu Tanah dan Sumber daya Lahan,  IPB,  Email : bababarus@yahoo.com,  Disampaikan : Workshop “Pembaruan Agraria Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Perbatasan”. Nunukan, Kaltim, Juni 2012, Kerjasama PKA-PSP3, IPB dengan PemKab Nunukan

I. PENDAHULUAN

UU No 32, 2004 menegaskan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menjalankan pengelolaan wilayahnya dan hal ini mensyaratkan  pemerintah kabupaten / kota mempersiapkan kelembagaan. Dari berbagai kewenangan yang akan dijalankan, salah satunya adalah 9 kewenangan pertanahan, seperti yang dicantumkan dalam PP No 38, 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan.

Sembilan kewenangan pertanahan tersebut adalah (1) Pemberian izin lokasi, (2)  Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; (3)  Penyelesaian sengketa tanah garapan; (4)  Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; (5)  Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; (6)  Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; (7)  Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;  (8)  Pemberian ijin membuka tanah; dan (9)  Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten / Kota.

Sembilan kewenangan pertanahan tersebut sebagian dapat dikaitkan dengan berbagai peraturan perundangan lain seperti  UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No 41, 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan, UU No 2, 2012 tentang Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, PP 16, 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Selain itu, terdapat peraturan menteri yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan kewenangan pertanahan seperti  Permenag/BPN No 2, 1999 tentang Izin Lokasi dan PerkaBPN No 2, 2011 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (makalah akan dijadikan buku prosiding, lihat dan atau unduh makalah lengkap .pdf).

 

Estimasi Tani Cermat Produksi Padi (Estimation of Paddy Production through Precission Farming in West Java)

Oleh : Ernan Rustiadi, Mahmud A. Raimadoya, Baba Barus, B.H.Trisasongko, Diar Shiddiq, La Ode Syamsul Iman (tim Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor) dengan Muhrizal, S, Sofyan Ritung, M. Hikmat, Wahyu, S. (tim Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian, Bogor). Riset ini sedang berjalan dan materi ini disajikan sebagai poster pada Gelar teknologi dan Diseminasi Hasil Penelitian I-mhere B2c IPB di Karawang, Kerjasama antara IPB dan Kementan

Abstrak

Padi merupakan komoditas pertanian yang menjadi isu nasional dan tolok ukur ketahanan pangan. Dukungan basis data sawah dan padi yang baik akan sangat diperlukan untuk prediksi ketahanan pangan secara akurat dengan proses pemantauan dan pemutakhiran data yang terpantau secara kontinyu sebagai kunci penting dalam melakukan estimasi. Sistem estimasi produksi padi yang ada saat ini sudah dimulai sejak tahun 1970-an, penyempurnaan metode dengan teknologi terbaru terus dilakukan. Sesuai dengan kondisi pada saat dikembangkan, maka sistem estimasi produksi dilakukan berbasis tabel (list frame). Sistem ini telah diketahui memiliki banyak kelemahan, sehingga telah mulai ditinggalkan. Pilihan lain yang diketahui lebih baik dan dapat ditelusuri (diverifikasi) dengan mudah adalah dengan basis spasial (area frame) dengan memanfaatkan tekonologi penginderaan jauh multi sensor (optik dan radar), dimana pendekatan ini cukup representative terhadap kondisi bio-fisik wilayah di Indonesia dengan tingkat ketelitian baik. Pemutakhiran data sawah merupakan faktor kunci yang harus dilakukan, dengan pendekatan utama melalui pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dan survei lapangan. Kombinasi teknik dan prosedur baku yang terukur dan mudah dievaluasi pada tahapan pemutakhiran data menjadi salah satu point penting. Kajian estimasi tani cermat produksi padi bertujuan untuk identifikasi fase pertumbuhan, penghitungan luas tanam/panen dan estimasi prduktivitas. Hasil kajian  saat ini baru sampai pada tahap pemetaan petak sawah baku dan identifikasi fase pertumbuhan padi. Proses verifikasi dan pemutakhiran data dengan survey lapang yang dilaksanakan dengan memanfaatkan mahasiswa KKP memberikan peluang yang lebih luas dan efisien dalam perolehan data aktual, data training set dan sampling test. Hasil analisis EVI dari data MODIS dapat menunjukkan bahwa data deret waktu yang disajikan dalam plot dapat dimanfaatkan untuk menelaah pola rotasi penanaman secara kualitatif (lihat dan atau unduh poster lengkap pdf) .

 Kata Kunci : petak sawah, synthetic aperture radar, estimasi produksi, fase pertumbuhan, mahasiswa KKP

 

field work map

 

 

Trend Kebutuhan Data Satelit untuk Mendukung Ketersediaan Pangan Nasional (Trend of Satellite data to support National Food Availability in Indonesia)

Oleh : Dr Baba Barus, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB; Pusat Pengkajian  Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W), IPB; Ketua Mapin Jabodetabek, Jl Pajajaran, Bogor ,  Email : bababarus@yahoo.com; bbarus@ipb.ac.id; Makalah disampaikan pada  Workshop Roadmap Teknologi Satelit di Indonesia, Hotel Bidakara Jakarta, 10 Juli 2012

Abstrak

Di Indonesia pangan merupakan komoditas strategis yang bersifat nasional dan/atau lokal. Saat ini ada beberapa isu sentral terkait dengan data luas baku, konversi lahan dan prediksi pangan. Untuk ketiga aspek ini peranan data satelit dianggap penting, yang bisa ersifat multi-flatform, multispektral, multiresolusi, dan lainnya. Di Indonesia sudah ada kebijakan umum terkait dengan data spasial dan juga relevan untuk data spasial pangan seperti padi, sagu, dan lainnya. Penggunaan satelit saat ini sudah bersifat industri khususnya untuk data padi melalui citra resolusi tinggi. Selain itu kebutuhan juga terkait dengan dengan penggunaan citra satelit untuk aspek yang spesifik yang belum bersifat masal dikerjakan seperti untuk sagu, jagung, ubukayu, dll. Berbagai bentuk kebutuhan ini salah satunya sangat ditentukan oleh adanya kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang perlu diwujudkan dalam perencanaan ruang.  Berbagai permasalahan dan kemajuan, dan kecenderungan perlunya citra satelit pangan disajikan dalam bahan penyajian ini (file pdf  lengkap lihat dan atau unduh).

Riset Berbasis Data Satelit Penginderaan Jauh untuk mendukung Ketahanan Pangan di Indonesia (Research based remote sensing for supporting of food security in Indonesia)

Oleh : Dr Ernan Rustiadi 1) dan Dr Baba Barus 2)

1) Dekan Fakultas Pertanian IPB Bogor; 2) Staf Dept ITSL IPB dan Ketua Mapin Jabodetabek.  Makalah Utama disampaikan di “Pertemuan Pemangku Kepentingan dalam Pemanfaatan Penginderaan Jauh untuk Pertanian dan Ketahanan Pangan di Indonesia”, Bogor 04 Juni 2012 diselenggarakan LAPAN

I.      Pendahuluan

Komoditas pertanian masih menempati peran sangat besar di hampir semua kabupaten di Indonesia, yang tercemin dalam besarnya kontribusi PDRB pertanian. Saat ini disadari ada komoditas yang bersifat strategis antara lain tanaman pangan khususnya padi, dan tanaman perkebunan khususnya kelapa sawit, dan tanaman lainnya yang bersifat spesifik lokasi.  Saat ini semua komoditas yang dianggap strategis tersebut menghadapi masalah yang memerlukan solusi.

Masalah yang utama tanaman padi adalah adanya konversi lahan sawah yang dianggap dapat menimbulkan rawan pangan , sedangkan masalah tanaman kelapa sawit adalah adanya dugaan gangguan lingkungan. Saat ini di Jawa banyak lahan sawah yang terancam terkonversi ke penggunaan lain seperti pemukiman atau ke hutan industri, sedangkan di luar jawa, sebagian sawah dikonversi ke perkebunan kelapa sawit.  Konversi ini sebagian terjadi karena adanya perbedaan nilai ekonomi dari usaha sawah dibandingkan dengan usaha lain; atau karena disengaja oleh kebijakan pemerintah.

Kementrian Pertanian saat ini sudah mempunyai kebijakan untuk melindungi lahan sawah (dan lainnya) seperti menerbitkan UU No 41, tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan dan peraturan lainnya. Melalui peraturan ini diharapkan semua pemerintahan daerah kabupaten akan membuat kebijakan operasional untuk melindungi lahan sawah atau lahan pangan lainnya.  Selain itu pemerintah juga sedang berusaha membuat data yang benar seperti membuat program pemetaan sawah baku dengan menggunakan citra satelit untuk mendukung upaya perlindungan  lahan tersebut.

Berbagai riset dan praktek penggunaan berbagai tipe citra sudah dilakukan dalam upaya mengenali lahan sawah. Secara operasional dalam skala besar penginderaan jauh sudah resolusi tinggi seperti Quickbird atau Ikonos sudah dimanfaatkan dalam pemetaan sawah baku di Pulau Jawa (2010) dan luar Jawa (2011) dan riset multi-sensor dan multi-flatform untuk keperluan pemetaan dan pemantauan sawah hingga level persil (penelitian sedang berjalan, 2012); dan juga kemungkinan memprediksi produksi dengan baik dan menjadikannya sebagai bagian sistem informasi.  Makalah ini akan menguraikan tentang berbagai  perkembangan riset inderaja ke pangan atau sawah khususnya di Fakultas Pertanian IPB, dan harapan ke depan (makalah lengkap Pdf, dilihat/diunduh)

Penentuan Lokasi Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kota Palangka Raya (Determination of RPU Location at the City of Palangka Raya)

By : Nina Ariani1), Baba Barus2), Fredian Tonny Nasdian2). 1) Staff of Veterinary and Animal Office in the City of Palangka Raya, Central Kalimantan, 2) Lecturer in the Study Program of Regional Planning, Post Graduate, of IPB. This paper is a part of master thesis in Regional Planning, of IPB (April 2012) and it will be published in a journal of Regional Planning and Development of Crespent.

Abstract

The poultry slaughterhouse is a complex of buildings with a specific design and construction that meets technical requirements and hygiene as well as used as a place to slaughter of poultry in order to obtain a safe, healthy, whole, and halal of meat quality for the welfare of veterinary public. The planning of the poultry slaughterhouse (RPU) locations can be done by considering the physical, socio- economic, and spatial aspect using the integration of Geographic Information Systems technology (GIS) with analytical Hierarchy process coupled with Multi Criteria Evaluation (AHP and MCE) to support a decision making. In this study, physical parameters consist of : accordance with RTRW (Regional City Spatial Plan), not in flood prone areas, not in a densely populated neighborhood, free of odor and pollution, have sufficient land areas and road accessibility, and distance from markets. Social parameters cover preferences of public, poultryman, and merchants. The results indicate that the direction of the RPU location refers to the preferences of the public and the pressure of the population density. The final RPU locations are selected in the villages of Petuk Katimpun, Panarung, Bukit Tunggal, and Menteng.

 Keywords: location, poultry slaughterhouse, GIS, MCE, AHP.

Sebaran Kebun Kelapa Sawit Aktual dan Pengembangannya di Lahan Bergambut di Pulau Sumatera (Distribution of Actual Oil Palm Crop and its Future Development in Peaty Soil at Sumatra Island)

Oleh :  B. Barus 1,2, Diar Shiddiq 1,2, L.S. Iman2 , B. H. Trisasongko 1,2, Komarsa, G1, dan R. Kusumo1; 1) Staf Bagian Inderaja dan Informasi Spasial, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, IPB;  2) Peneliti Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, LPPM, IPB;  Presented in National Seminar Sustainable Peat Land Management in the Agricultural Land Resources Agency (ALRA), Bogor, May 4, 2012

 Abstrak

Di Indonesia, penyebaran kelapa sawit terbesar ada di Sumatera (4.819.494 Ha), dan sebagian terletak di daerah lahan bergambut. Selain itu ada juga kecenderungan investor ingin mengembangkan kelapa sawit di daerah bergambut. Kementerian Lingkungan Hidup menyarankan supaya pengembangan kelapa sawit diarahkan ke luar wilayah kubah gambut, karena wilayah tersebut mempunyai fungsi lindung. Makalah ini mengkaji kondisi sawit aktual dan potensi pengembangan ke depan dari sisi perizinan yang sudah ada, dan kemungkinan gangguan ke lingkungan dengan menggunakan sarana inderaja dan SIG. Hasil analisis menunjukkan sebaran sawit aktual yang berada di kubah gambut relatif lebih sedikit, tetapi lebih banyak di luar kubah gambut dan dari data perizinan pengembangan sawit yang diberikan maka ada potensi wilayah kubah gambut juga akan dikembangkan.  Secara keseluruhan hal ini akan membahayakan lingkungan dan pembangunan. (Poster pdf dapat dilihat atau unduh atau makalah lengkap sedang diproses publikasi oleh lembaga penyelenggara).

Kata kunci: kelapa sawit, kubah gambut, perizinan, SIG, inderaja

Abstract

Sumatera island is the largest oil palm deployment in Indonesia, its about 4,819,494 Ha, and partially located in peat areas. There was also a tendency for investors to develop oil palm in peat areas. The Ministry of Environment of Indonesia suggests that palm oil development is directed out of peat dome, because it has function for protection areas. This paper examines the actual condition of oil palm nowadays and the potential future development of oil palm based on the existing consession, and possible enviromental damage by using remote sensing and GIS. The result shows that the actual distribution of oil palm in the peat dome is less number, but the tendency of oil palm plantations are outside the peat dome, and based on provided consession for oil palm development, the future development of oil palm may reach all of peat dome. This will endanger for environment and development (the poster can be download while the complete paper will be published sooner in particular journal at the ALRA).

Keywords: oil palm, peat dome, consession, GIS, remote sensing.

Pengembangan Kawasan Perdesaan dalam RTRW berbasis Karakter lokal dan Lingkungannya (Development of Rural Area Accordance with District Spatial Planning based on Local Environmental Character)

Oleh: Baba Barus,  Didiet  O. Pribadi,  Andi S. Putra, O.Rusdiana, dan Setiahadi  (Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah)  LPPM IPB, Baranang Siang,  Bogor, Email penulis pertama : Bababarus@yahoo.com;  Hp : 081383600745

Disampaikan dalam “Finalisasi Modul Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan tahun Anggaran 2012”, Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat  dan Desa, Kemendagri dengan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, PSP3, IPB,  Hotel Adhi Jaya, Bali 24-26 April 2012

Rangkuman

Makalah ini merupakan modul dalam kegiatan rencana tata ruang perdesaan, yang akan dipakai oleh pengambil kebijakan di Kabupaten/kota di Indonesia.  Materi menguraikan keberadaan perencanaan ruang yang ada di Indonesia, dan posisi perencanaan kawasan perdesaan, dan prinsip yang perlu dipahami. Berbagai karakter yang seharusnya dalam penyusunan disampaikan dan juga berbagai penekanan tentang kepentingannya. Beberapa informasi penting terkait dengan pengembangan berbasis daya dukung dalam pengembangan komoditas disampaikan dan juga beberapa ilustrasi praktek dan kendala yang sudah dijalankan. Makalah secara lengkap disajikan dalam pdf (lihat dan atau unduh)

Teknologi Informasi Spasial untuk Perencanaan Wilayah (Spatial Information Technology for Spatial Planning)

oleh Baba Barus, materi diberikan pada Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perencana Kota Bekasi, 15-21 April 2012. Kerjasama antara P4W LPPM IPB dengan Bappekot Bekasi

Ringkasan

Materi berisi pengetahuan dasar tentang penggunaan inderaja dan SIG dalam perencanaan kota dan pengembangannya. Tekanan adalah pemahaman untuk level manajemen sehingga teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai tugas pemerintah terutama dilihat dari aspek operasional, taktis dan strategis.  Materi global mencakup definisi dan kemampuan inderaja dalam mengidentifikasi dan melakukan pemetaan; dan kemampuan GIS dalam pengelolaan data dan analisis dengan ilustrasi di kota bekasi. Berbagai simulasi dengan penggunaan perangkat lunak diilustrasikan untuk mempermudah pemahaman.  Materi singkat praktikum diberikan pada sesi yang berbeda.  ( ingin melihat dan atau mengunduh materi perkuliahan pdf)

Mapping of Sugarcane for New Planting Farm and Seed Farm in The East Java Province (Pembuatan Peta Bongkar Ratoon dan Kebun Bibit Tebu di Provinsi Jawa Timur)

Oleh: B. Barus, E. Rustiadi, K.Munibah, Manijo, D. Shiddiq, dan R. Kusumo dan Mia Ermyanyla. Kerjasama antara Satuan kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dengan P4W, LPPM, IPB pada tahun tahun 2006 dan 2007. Laporan dan peta digital dapat diperoleh ke pihak Dinas perkebunan Jatim atau dapat diminta ke P4W setelah dapat ijin dari pihak Disbun Jatim.

Abstrak

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui realisasi dan mendapatkan informasi mengenai karakteristik potensi pembibitan pada setiap jenjang Kebun Bibit Pokok (KBP), Kebun Bibit Nenek (KBN), Kebun Bibit Induk (KBI) dan Kebun Bibit Datar (KBD)  yang diselenggarakan dalam kegiatan program akselerasi peningkatan produksi gula nasional di Jawa timur pada tahun anggaran 2006-2007. Informasi berupa kompilasi data pada hakekatnya digunakan untuk membantu para pengelola kegiatan program untuk menyusun perencanaan pelaksanaan kebutuhan bahan tanam dalam pelaksanaan penanaman pasca bongkaran ratoon, dengan harapan hasil yang diperoleh dapat maksimal.

Penyusunan peta tematik lokasi kebun bibit tahun dilaksanakan dengan menggunakan perangkat (tool) SIG. Pengumpulan data koordinat rupa bumi dari lokasi di lapangan yang dilakukan oleh pemilik kebun tebu sendiri dengan menggunakan pengukuran alat Global Positioning System (GPS), sehingga akurasi letak, tata lokasi dan bentuk kebun mencerminkan kondisi prototif yang sesungguhnya di lapangan. Para pemilik kebun tebu dilatih terlebih dahulu dalam menggunakan GPS dan sketsa, yang dikirim ke tim P4W, LPPM IPB.

Hasil kegiatan ini berisi mengenai potensi dan permasalahan yang berkaitan dengan pemetaan bongkar ratoon kebun bibit tebu, ketersediaan dan pemanfaatan data yang dapat dijadikan bahan untuk pengembangan sistem informasi, serta saran-saran perbaikan data ke depan. Dokumen peta dibuat secara terpisah dari laporan dalam bentuk cetakan dan dijital. Untuk tahun 2007, data cetakan dibuat dalam ukuran A3 (1 salinan) dan A4 (4 salinan) dengan jumlah persil bongkar ratoon dan kebun bibit sebanyak 12.756 peta persil atau total adalah 51.024 (lima puluh satu ribu dua puluh empat peta). Sedangkan data dijital disimpan dalam cakram penyimpan terpisah (external harddisk) (sedangkan data tahun 2006 dibuat dengan jumlah yang lebih banyak).

Kata kunci: sucarcane farm, seedling farm, database, GIS, participatory mapping