A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Reforma Agraria dan HGU. Teman seiring kah? (Agrarian Reform and Large Utilization Right. Do these two policies work in line ?)

Oleh:  Satyawan Sunito  (Divisi Kajian Agraria/PSP3 – IPB)dan Baba Barus (P4W, IPB).   Disampaikan pada  International Conference in Regulatory Refom on Indonesian Land Laws for Peoples Welfare. Conducted by Badan Pertanahan Nasional RI and Fakultas Hukum Universitas Indonesia, at Jakarta  11 Desember 2012

 Abstrak

Sejak era reformasi (1998) sudah dinyatakan perlunya pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia, dan pemerintahan saat ini (Era presiden SBY) sudah mencadangkan program ini.  Tetapi hingga saat ini pelaksanaannya belum berskala besar. Saat ini ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah makin terasa, dengan makin banyaknya perkebunan skala besar.  Bukti kepemilikan skala besar ditunjukkan dengan adanya sertifikat HGU yang secara teori mempunyai batas waktu, tetapi dalam prakteknya diduga dapat menjadi tidak terbatas. Tulisan ini menunjukkan berbagai kondisi yang menyebabkan hal ini terjadi, yang dimulai dari proses perijinan lokasi hingga terbentuknya HGU (lihat atau unduh bahan presentasi).

Pengembangan Kriteria Pemenang Menuju Indonesia Hijau (MIH) 2013 (Development of Winning Criteria for Toward Green Indonesia Program, 2013)

Oleh :  Baba Barus, Komarsa G (tim IPB), Antung Deddy, Purwasto, Edy Nugroho, Setyawan WA , Lailia Y, Arief P, Arief K, Farida A, Melania H, Y. Risky, P., Abror Nasova (Tim KLH).  Penyusunan kriteria pemenang dilakukan dalam serangkaian pertemuan  (sejak Januari hingga Maret 2013) dan  akhirnya didiskusikan dengan tim teknis  berbagai kementrian dan lembaga (Menko Kesra, KLH, Kemendagri, Kemenhut, Kemenkeu, KemenKP, KemenPU, Kementan, BIG, Lapan). Mulai bulan april akan diproses penentuan pemenang program MIH

Ringkasan

Sudah 7 tahun dilakukan penentuan kabupaten/kota pemenang program Menuju Indonesia Hijau oleh Kementrian Lingkungan Hidup, dan tahun 2013 dilakukan perubahan kriteria penentuan pemenang. Salah satu hal yang dievaluasi adalah penentuan pemenang berdasarkan kombinasi skor yang berasal dari puluhan kriteria, yang diberlakukan sama untuk semua kabupaten/kota di Indonesia. Tahun 2013, sistem penilaian dilakukan dua tahap, yaitu tahap pertama, penilaian dilakukan secara umum dengan penggunaan data tutupan lahan (dari hasil interpretasi citra satelit) yang dikaitkan dengan daya dukung lahan, dan rencana tata ruang wilayah, dan selanjutnya dikaitkan dengan potensi tingkat kekritisan lahan per daerah aliran sungai; dan tahap kedua dari profil pemerintah daerah dari data fisik penanaman hutan di daerah yang seharusnya berfungsi lindung, manajemen, partisipasi publik, inovasi dan tambahan seperti jumlah bencana di wilayah.   Tahap pertama, data bersifat independen dari KLH, sedangkan kedua dari pihak pemerintah daerah. Kombinasi nilai akan dijadikan menentukan status nilai akhir, yang akan diberikan berbagai tingkat apresiasi seperti piala dan sertifikat.  Semua kabupaten dan kota yang berpartisipasi akan diberikan program pembinaan sesuai dengan capaian.  Selain itu, dalam kompetisi tahun 2013, dilakukan sesuai karakter wilayah seperti wilayah jawa, wilayah sumatra dan kalimantan, kepulauan, papua dan maluku. Dalam hal ini sistem penilaian akan berbeda skor sehingga perbandingan akan dilakukan pada tahap akhir.

Beberapa hal yang masih menjadi kesulitan dalam penilaian adalah jumlah pemenang yang perlu diapresiasi dalam bentuk piala dan lainnya, dan juga tindak lanjut secara riel dari konsekuensi penilaian. Saat ini KemenLH juga belum berhasil memberikan secara formal pembinaan secara formal seperti bintek dan lainnya.  Hal yang penting adalah bahwa kabupaten / kota yang berkinerja buruk juga harus diberikan program peningkatan kapasitas secara riel, dan juga apresiasi yang berprestasi. Sasaran utama MIH adalah supaya  semua indonesia menjadi hijau, sehingga yang berkinerja buruk juga diberikan program, seperti halnya yang berkinerja baik. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan dari pihak tertentu terkait dengan prestasi atau unggulan pemenangnya (khususnya anggota dewan pertimbangan seperti Emil Salim, Jamaluddin Rahmat, Aca Sugandi, Rokhmin Dahuri, Hariadi K, dll).  Konsep penilaian sekarang sudah lebih mudah dijelaskan (skor dibagi dua dengan bobot lebih besar di tahap pertama), dibandingkan dengan sistem skor total yang semua sama nilainya.

Bencana Longsor yang Berulang dan Mitigasi yang Belum Berhasil di Jabodetabek (Repetitive Landslide Disaster and Failure of it’s Mitigation at Jabodetabek, Indonesia)

Oleh :  Baba Barus, Ketua PS Mitigasi Bencana Kerusakan Lahan, Sekolah Pasca Sarjana, IPB. Makalah sebagai Narasumber disampaikan pada  Diskusi Pakar “Bencana Berulang di Jabodetabek: Mitigasi Baniir – Longsor  Jabodetabek Berbasis Penataan Kawasan Berkelaniutan”, 12 Pebruari2013, Kampus IPB Dramaga, Bogor.

Abstrak

Karakter kejadian longsor yang terjadi di Jabodetabek bervariasi dari tipe yang bersifat jatuh (fall), luncuran (slide) hingga yang pelan.  Daerah longsor yang banyak terjadi antara lain di sepanjang sungai, atau daerah potongan lereng di  pinggir jalan.  Pada saat adanya curah hujan tinggi atau adanya kejadian alami seperti gempa akan memicu munculnya kejadian longsor di daerah tersebut. Lembaga berwenang seperti  Kementrian ESDM sudah menyediakan peta bahaya longsor skala kecil, sedangkan  data detil tentang daerah bahaya belum ada, demikian juga peta risiko. Dengan adanya data tersebut maka prioritas penanganan dan pemantauan longsor diarahkan di daerah risiko tinggi (daerah aktif atau dorman longsor). Sejauh ini pendekatan pengelolaan bencana longsor terpadu ditekankan pada upaya preventif, dan antisipasi peningkatan upaya kuratif perlu dilakukan. Secara teknis detil pencegahan longsor diarahkan sehingga beban massa tanah lebih rendah dari kemampuan menahan massa tanah melalui rekayasa drainase, vegetasi, dll, yang bersifat spesifik lokasi.  Secara ruang, perencanaan ruang diarahkan sesuai dengan daya dukung (kemampuan lahan). Selain itu upaya peningkatan kapasitas melalui sosialisasi hasil pemetaan dan pemantauan harus dilakukan secara priodik (bahan presentasi secara lengkap dilihat atau diunduh)

 

Pemetaan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Papua dengan Citra Radar Palsar (Mapping of Hydrological Peat Unit at Papua using Palsar Radar)

Oleh : Baba Barus, LS Iman, D. Shiddiq, K. Gandasasmita, Bambang HT, dan tim Asisten di P4W (Reni, Nina, Rani, Agi, Yanti, dll).  Studi dikerjakan atas kerjasama antara Kementrian LH dengan Tim (via PT Waindo Spectra); pada tahun Anggaran 2012.  Saat ini proses finalisasi pekerjaan sedang dilakukan

Ringkasan (Resume)

Kegiatan pemetaan KHG sedang dilakukan di Papua dengan menggunakan citra radar dilakukan mengingat data KHG yang sudah ada di KLH masih bersifat kasar, dan banyak tidak terdeteksi karena dilakukan dengan bantuan citra mutlispektral yang banyak tertutup awan.  Kegiatan ini diawali dengan proses pengolahan citra radar secara digital (pengolahan radiometrik dan geometrik) dengan perangkat lunak indraja. Selanjutnya citra radar  yang sudah jadi bentuk akhirnya, diinterpretasi secara manual (visual) dengan menggunakan data tambahan seperti sungai, tanah gambut (hasil pemetaan gambut berbasis moratorium perizinan), dan juga digital elevation model dengan penggunaan perangkat lunak SIG.  Hasil studi adalah peta KHG dan juga indikasi daerah kubah yang akan diusulkan menjadi kawasan lindung gambut. Kegiatan ini akan ditindak-lanjuti oleh KLH dengan kegiatan identifikasi karakteristik gambut secara detil sehingga ukuran daerah lindung dapat lebih dikuantifikasi.

Pengelolaan Lingkungan Pertambangan dari Aspek Pengelolaan Tanah dan Vegetasi (Environmental Management for Coal Mining in the Ministrial Environment Decree: Perspective from soil and vegetation)

Oleh :  Komarsa G1,2 ,B. Barus1,3 dan Iskandar1,2;  1 Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, IPB 2. Pusat Studi Reklamasi Tambang, LPPM IPB; 3. Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, LPPM.  Acara Sosialisasi : Peraturan Menteri LH No 04 tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha dan atau  Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara,  Kamis, 13 Desember 2012, Hotel Ambara, Jakarta

Abstrak

Pertemuan sosialisasi Permen LH No 4 tahun 2012 menyajikan beberapa ahli terkait dengan pelaksanaan peraturan yang baru diluncurkan tersebut. Makalah ini menyadikan info tentang hal yang penting diperhatikan dalam aspek tanah dan vegetasi. Beberapa pemahaman lebih lanjut yang belum langsung terlihat dalam Permen diulas sehingga upaya perbaikan lingkungan setelah tambang batubara dijalankan dapat diimplementasikan (ingin melihat atau unduh bahan presentasi secara lengkap)

Model Pemetaan Sawah dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan dengan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis (Model of Rice Field Mapping and It’s Protection using Remote Sensing and GIS)

Oleh :  Barus, B.1,2, D.R Panuju1,2, K. Munibah2, LS Iman1, B.H. Trisasongko12, N. Widiana1, R. Kusumo2;  1Divisi Sistem Informasi Wilayah, P4W, LPPM, IPB, Jl Raya Pajajaran, Bogor;  2Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Faperta, IPB, Darmaga; Email : bbarus@ipb.a.c.id; Bababarus@yahoo.com.  Disampaikan di Acara Seminar dan Ekspose Hasil Kegiatan dan Penelitian P4W LPPM-IPB dengan tema : Pengembangan Metodologi Penelitian Bidang Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, IPB ICC, Bogor, 11 Desember 2012

Abstrak

Proses perlindungan lahan pertanian pangan saat ini sedang berjalan setelah dikeluarkannya UU No 41 tahun 2009.  Proses pelaksanaan perlindungan diawali dengan identifikasi keadaan aktual lahan pangan, dan di Jawa dominan diarahkan untuk penyelamatan lahan sawah.  Kementrian Pertanian menyediakan peta sawah untuk seluruh lokasi sawah yang hasil interpretasi citra satelit resolusi tinggi dan diberikan ke pemerintah kabupaten/ kota untuk diverifikasi dan dijadikan bahan untuk perlindungan sawah. Dalam peraturan perundangan dijelaskan faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menyelamatkan lahan sawah adalah aspek fisik, infrastruktur, sosial dan ekonomi.  Seluruh data pewakil berbagai faktor tersebut digabungkan untuk mendelineasi lahan potensial dan cadangan lahan pangan untuk selanjutnya diintegrasikan dalam rencana pola pemanfaatan ruang. Tulisan ini menyajikan pengalaman menentukan lahan pertanian pangan sawah yang akan dilindungi di Kabupaten Garut dan Bogor, yang mempunyai karakteristik sosial-ekonomi dan fisik yang berbeda. Penentuan proksi operasional faktor tersebut menghadapi kendala terkait keberadaan data, karakter lahan sawah dan status penguasaan ruang. Penggunaan teknologi penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografi (SIG) potensial mengatasi kendala teknis identifikasi lokasi lahan pertanian potensial.  Usulan diberikan untuk melindungi lahan sawah secara operasional sehingga lahan sawah dapat diselamatkan seperti diamanahkan perundangan (ingin melihat atau mengunduh file lengkap)

Kata kunci:  perlindungan lahan pangan, sawah, pola ruang, model spasial

Karakteristik Tanah / Lahan Kritis dalam Perspektif Penataan Ruang (Land Degradation in Spatial Planning Perspective)

Oleh Baba Barus, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan; Ketua PS S2 Mitigasi Bencana Kerusakan lahan, IPB. Disampaikan dalam acara “Bimbingan Teknis Pengendalian Kerusakan Lahan Kritis” . Diselenggarakan BLHD Pemprov Banten, 20-21 November 2012, Hotel dan Resort ”Tri Puri Meru” Cipanas Puncak – Jawa Barat

Ringkasan

Makalah menyajikan definisi lahan kritis dalam perspektif ruang dengan peserta dari staf pemprov di bidang LH dan masyarakat / LSM.  Dalam presentasi disajikan berbagai definisi lahan kritis dan selanjutnya dikaitkan dalam konteks pola pemanfaatan atau peruntukan ruang. Dengan cara ini maka suatu lahan untuk tujuan tertentu kritis sedangkan untuk  tujuan lain menjadi tidak kritis. Selain itu disampaikan tentang proses yang membuat lahan menjadi kritis. Untuk mencegah lahan kritis maka diperlukan upaya sejak dalam perencanaa ruang, dan juga pemanfaatan dan pengendalian ruang. Selain itu disajikan juga beberapa teknis rehabilitasi lahan dengan cepat dan umum dilakukan (Makalah lengkap dalam bentuk pdf, lihat atau unduh)

 

Koordinasi Perencanaan Ruang dan Izin Pemanfaatan Lahan dalam Upaya Mengatasi Tumpang-tindih untuk Penyelamatan Lahan Sawah (Coordination in Spatial Planning and Utilization Permit to Protect Agricultural Food Land)

Oleh: Baba Barus, Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) LPPM IPB; Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Faperta, IPB; Email : bbarus@ipb.ac.id; Bababarus@yahoo.com ;  Sebagai salah satu Narasumber dalam Seminar : Koordinasi Kebijakan Pengelolaan dan Penyediaan Lahan dan Air, IICC, Bogor, 11 Oktober 2012, diselenggarakan oleh  Kemenko Ekonomi

Abstrak

Penyelamatan sawah sebagai salah satu lahan pangan yang penting sudah diamanatkan dalam UU No 41, tahun 2009, tetapi menghadapi banyak hambatan khususnya dalam konversi lahan.  Kejadian konversi lahan sawah terjadi dimulai saat perencanaan pola ruang hingga perizinan pemanfaatan lahan. Makalah ini menyampaikan fakta bahwa banyak konversi lahan terjadi di perencanaan pola ruang wilayah, yang sengaja menjadikan wilayah sawah dijadikan non sawah seperti pemukiman, industri, dll. Kondisi ini masih berulang dalam perencanaan ruang saat ini setelah peraturan penataan ruang versi baru diterbitkan (pada perencanaan pola ruang sebelum UU 26, 2007). Kemudian konversi juga terjadi dalam proses pemberian izin, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kejadian tumpang-tindih banyak terjadi dimulai dari perencanaan, pemanfaaatan, penguasaaan, dan lainnya. Paper ini menyarankan berbagai kebijakan diperlukan untuk menyelamatkan sawah yang dimulai dari perlunya pandangan sawah sebagai kawasan publik, peran semua pihak disertakan dan perencanaan ruang,  alokasi ruang untuk pihak tertentu dengan menghitung kebutuhan para pihak dengan cermat, dan selanjutnya diperlukan proses monev dengan dukungan data yang kuat (lihat dan atau unduh file pdf lengkap)

Kata kunci: LP2B, konversi lahan, pola ruang, perijinan,  kawasan publik dan monev

Strategi Nasional Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan (National Strategy for Sustainable Peat Land Management in Indonesia)

Disusun dan diekstrak dari dokumen Draft Stranas oleh K. Gandasasmita dan B. Barus. Disampaikan oleh B. Barus pada Acara Semiloka : “Strategi Nasional Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan di Indonesia, IPB ICC, Bogor, 12 Oktober  2012

Abstrak

Materi yang disampaikan merupakan ringkasan Dokumen Strategi Nasional Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan, yang dikomandani oleh Kemen LH dengan melibatkan berbagai K/L  dan didukung perguruan tinggi dan LSM.  Esensi dari dokumen bahwa pengelolaan gambut berkelanjutan harus didasarkan pada unit ekosistem gambut yang diidentifikasi dari kesatuan hidrologi gambut (KHG) nyatakan dalam bentuk kawasan  lindung gambut yang terutama terletak di sekitar kubah (KLG) dan kawasan budaya gambut (KBG). Dalam penyiapan kawasan ini maka diperlukan data dan informasi, yang selanjutnya diarahkan supaya mudah diterapkan teknik pengelolaan yang baik di situasi dan komoditas lokal, dan mampu mendorong partisipasi masyarakat. Dari strategis selanjutnya ke pengembangan berbagai program aksi, yang diadopsi dari studi kasus penyusunan rencana induk pengelolaan gambut di Riau dan Kalbar. Dalam penyusunan program aksi variabel utama yang dipakai adalah KHG yang terdiri dari KLG dan KBG, status tutupan lahan dan status penguasaan dan perijinan yang sudah ada (lihat dan atau unduh pdf materi).

Peran Perencanaan Spasial Kabupaten dalam melindungi Lahan Sawah di Indonesia : Kasus Kabupaten Garut (The Role of Regional Spatial Planning to Protect Paddy Field in Indonesia: A Case Study in Garut Regency)

Oleh : Baba Barus 1,2 L.S. Iman2,  K. Gandasasmita1, D. Panuju2, Reni, K.1) Laboratory of Remote Sensing and Spatial Information, Department of Soil Science and Land Resources, Faculty of Agriculture, IPB;  2) Center for Regional System Analysis, Planning and Development, IPB;  Email : bababarus@yahoo.com;   Presented in “The Regional Workshop and Southeast Asia Food Sovereignity”: Cooperation IPB-Exceed, and TU Braunschweig, September 17-21, 2012, Bogor, Indonesia

Abstract

The importance and the need to protect of paddy field has been recognised by Indonesian regulation (Act No 41, 2009), that it has to be implemented in spatial planning (Act No 26, 2007), as a way to avoid further land conversion.  Many Indonesia regencies have been implemented their regional spatial plannings.  This research goal was to find out paddy field characteristics and its possibility to be protected in spatial planning. This research was conducted in Garut Regency, where the local government wanted to protect paddy field in the region. The actual paddy field was interpreted from Ikonos Imagery, 2009 and field observation on July 2010. The paddy map was then overlayed with the current regional spatial planning (2010-2035); and was analysed in relation to its possibility for sustainability. The result shows that paddy fields locate in many different areas range from flat plain, undulating plain to sloping, with number of small size of actual paddy field is higher than small block; as a reflection of environment. In addition, the paddy filed distribute in all subdistricts, that correlate to inhabitant’s distribution; that are dominant in the middle and northern of Garut. From perspective of the Garut Spatial Plan, the paddy area dominant in protection area (33 534 ha, 74%), and less in development/cultivated area (11743 ha, 26 %).  The more detail, it shows that the actual paddy field locate at wetland agriculture area is relatively small (8 583 ha, 10 %), where it has direct relation to be categorised as protected paddy field, as stated in the Act No 41, 2009. The paddy field that currently categorised to class of city settlement (6293 ha, 7%) and rural settlement 10500 ha, 12%) are higher that those directly protected. Other spatial categorizations, where many actual paddy fields are located, indicate that there are less protection for paddy in the spatial planning; although in non wetland agricultural zonation, paddy field is still be possible to be protected. Overall, the role of spatial planning to guarantee of actual paddy field in Garut regency is weak. To protect many actual paddy fields still require futher detail spatial planning where the more actual paddy can be stated as protected paddy field (the complete presentation material,  check and/or download)

Keyword:  paddy field, regional spatial planning, spatial analysis, protection area, development area