A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Agricultural food land conversion : policy and permit (alih fungsi lahan pertanian pangan : kebijakan dan perijinan)

Oleh Baba Barus
Ketua Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya, Fakultas Pertanian, IPB, Bogor
Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, LPPM, IPB, Bar Siang, Bogor
Disampaikan dalam Round Table Discussion (RTD): Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian,
20 Agustus 2014, Direktorat Litbang, Deputi Bidang Pencegahan, KPK

I. Pendahuluan
Untuk menjamin pembangunan yang bekelanjutan dalam ruang maka disusunlah perencanaan pemanfaatan ruang, yang secara prinsip dibuat berdasarkan daya dukungnya. Untuk membuat penggunaan ruang yang tepat, maka diusahakan mengakomodasi keperluan publik dan keperluan individu. Secara umum keperluan publik diarahkan ke kawasan yang dilindungi dan diurus oleh pemerintah, sedangkan untuk daerah pribadi maka diarahkan ke kawasan budidaya. Dalam implementasi pemanfaatan ruang dalam kawasan berbeda dibuat aturan yang berbeda. Dalam keadaan tertentu, dapat terjadi perubahan status kawasan. Semua ini diakomodasi dalam peraturan yang disusun dalam UU Penataan ruang (UU No 26, 2007).
Suatu kawasan jika telah direncanakan untuk peruntukan tertentu mempunyai makna bahwa fungsi pemanfaatan dominan sesuai untuk ruang tersebut, dan jika ada penggunaan lain, maka penggunaan tersebut berperan mendukung fungsi ruang yang telah direncanakan. Sebagai contoh suatu kawasan pertanian lahan basah, dapat bermakna bahwa adanya pemukiman tertentu adalah dalam kaitan mendukung adanya lahan basah tersebut. Pengaturan tentang ukuran secara ruang daerah pemukiman akan diatur dalam peraturan zonasi.
Jika suatu kawasan berfungsi tertentu, dan pribadi atau usaha tertentu akan melakukan pemanfaatan ruang yang sesuai atau tidak sesuai dengan perencanaan pemanfaatan, maka akan melalui proses penilaian yang dalam hal ini akan melalui proses perijinan yang dilaksanakan oleh institusi tertentu. Di Indonesia, ditemukan berbagai perbedaan teknis pembuatan perijinan, walaupun instansi tertentu seperti BPN sudah membuat pertimbangan teknis untuk perijinan di tahap tertentu.
Saat ini proses konversi lahan dominan terjadi dari lahan pertanian ke pemukiman atau lahan pertanian lain yang dianggap lebih menguntungkan seperti tanaman tahunan atau tanaman bernilai daya jual tinggi. Perubahan bentuk penggunaan lahan ini dapat terjadi melalui proses perijinan atau tidak. Secara umum dalam kaitan dengan terminologi konversi lahan akan ditekankan dalam kaitan perubahan penggunaan, yang tidak secara jelas dikaitkan dengan perubahan pemilikan atau penguasaan (mau melihat lengkap atau unduh file).

Comments are closed.