A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Perlindungan lahan gambut harus segera dilakukan (Emergency for Protection of Peat Land in Indonesia)

oleh : Baba Barus, PhD, Ketua Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan IPB  (bahan dibagikan ke wartawan kompas, untuk diekstrak terkait materi penyelamatan gambut yang ada dalam Draf RRP Gambut, 10 April 2014)

 

Draf RPP Perlindungan dan Pengelolaan Gambut
Kementrian Lingkungan Hidup berencana mengeluarkan Peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Gambut Berkelanjutan (Kompas, 21 Januari, 2013). Secara konseptual isi peraturan diarahkan supaya pemanfaatan gambut berbasis ekosistem gambut yang dilletakkan dalam kesatuan hidrologis gambut (KHG), yang sebagian besar merupakan daerah bertanah gambut. Suatu kesatuan hidrologi gambut diusulkan mempunyai daerah berfungsi budidaya yang umumnya berada di pinggir sungai, dan daerah berfungsi lindung yang terletak di daerah sekitar kubah gambut. Dalam Draft Peraturan ini, ditentukan minimal 30 persen kesatuan hidrologi gambut menjadi daerah berfungsi lindung. Selain itu, daerah gambut berkedalaman lebih dari 3 meter, gambut yang mempunyai keanekaragaman hayati spesifik, dan gambut yang sudah menjadi kawasan lindung di kawasan hutan, juga diarahkan sebagai daerah gambut berfungsi lindung. Hasil penetapan daerah berfungsi lindung dan budidaya ini selanjutnya diarahkan diadopsi ke dalam rencana tata ruang wilayah. Dari informasi KLH, luasan indikasi daerah KHG di seluruh indonesia adalah sekitar 30 juta hektar (Sigit, 2014). Menurut Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian, Kementrian Pertanian (2011), luas tanah gambut di Indonesia secara resmi adalah 14,9 juta hektar. Secara sederhana, jika Peraturan ini diresmikan, maka minimum daerah ekosistem gambut yang dilindungi adalah sekitar 10 juta hektar, yang semuanya adalah tanah gambut. Dengan Peraturan yang baru tersebut, masih ada lagi daerah yang gambut mempunyai karakter tertentu yang harus dilindungi, yang berarti tanah gambut yang dilindungi sangat luas. Dengan kata lain, peraturan ini sebenarnya sangat konservatif dalam melindungi tanah gambut, yang dimulai dari penetapan ruangnya secara legal.
Jika ada keinginan pihak tertentu sehingga semua daerah gambut tidak boleh dimanfaatkan (Kompas, 13 Maret 2014), maka hal ini sangat sulit dipahami, karena secara alami sebagian tanah gambut adalah baik untuk penggunaan tertentu. Kenyataannya masyarakat Banjar sudah sejak lama memanfaatkan sebagian lahan gambut, maka pelarangan memanfaatkan akan ditentang. Selain itu, kabupaten tertentu di Provinsi Riau atau Kalimantan Tengah atau Kalimantan Barat, yang sebagian besar wilayahnya bergambut juga membutuhkan ruang untuk pembangunan

(ingin melihat/unduh makalah lengkap)

Comments are closed.