A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

FGD: Perbaikan Draft RPP Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan (FGD: Revision of Draft for the Government Regulation for Sustainable Peat Land Management in Indonesia)

Oleh: Baba Barus, Staf Pengajar Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, IPB

Rapat kerja antara Tim KLH (Muklishin, Huda, Tuti, Eko, Teguh) dengan Tim IPB (Komarsa, Baba, Hermanu) di Hotel Sahira, Bogor, 10 Agustus 2012

Pembentukan RPP Pengelolaan lahan gambut berkelanjutan sudah berjalan sangat lama (sekitar 3 tahun) dan saat ini sudah menjelang final. Tanggapan terakhir datang dari pihak UKP4, yang diperbaiki pada pertemuan ini. Jika RPP ini sudah menjadi PP maka akan mempermudah landasan pengembangan rencana strategis pengelolaan gambut nasional.  Saat ini peraturan ini diharapkan segera dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dan swasta untuk pemanfaatan lahan gambut yang dianggap kontroversial karena dianggap berperan menghasilkan emisi karbon dan berperan juga dalam merubah iklim global (yang banyak diperdalam dalam pertanyaan pihak UKP4).

Semangat dalam perundangan ini adalah pemanfaatan lahan gambut sehingga berkelanjutan, yang dalam hal ini didisain dari adanya kesatuan (unit) pengelolaan yang disebut dengan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), yang merupakan kesatuan ekosistem gambut, yang dibatasi oleh sungai, dan atau pantai, dan lainnya. Penekanan unit hidrologi menjadi kunci pengelolaan karena keberlanjutan fungsi lahan sangat ditentukan oleh pengelolaan air dalam suatu kawasan; dan adanya gangguan suatu daerah dalam kesatuan dapat mengganggu daerah lain.

Dalam pemanfaatan KHG maka dikembangkan adanya kawasan yang dijadikan kawasan lindung gambut (KLG) dan kawasan budidaya gambut (KBG). Kawasan lindung gambut diletakkan di sekitar puncak kubah gambut dengan luasan area minimum 30 % dari KHG.  Sedangkan di luar KLG diarahkan sebagai kawasan budidaya (Lihat Gambar). Kawasan lindung ini akan berperan menjaga sumber air dan juga menjaga karbon yang sudah ada (skuesterasi) di gambut. Adanya air yang dijaga dari kawasan lindung membuat kawasan selalu lembab atau diijaga keseimbangan airnya.

Untuk mengamankan kawasan, maka selain minimum luasan kawasan lindung sebesar 30%, maka masih ditambah lagi daerah yang ditetapkan sebagai daerah berfungsi lindung di kawasn budidaya sekitar 30 % dari KBG. Secara keseluruhan jika hal ini diterapkan, maka daerah gambut yang dilindungi akan mencapai lebih dari 50 %.  Kawasan yang diusulkan sebagai kawasan lindung gambut, selain daerah puncak kubah gambut, adalah daerah gambut yang berkedalaman lebih dari 3 meter, dan daerah yang ditemukan flora fauna endemik.  Dalam perundangan ini juga diatur tentang keperluan tindakan yang dilakukan jika lahan gambut atau kawasan sudah terganggu seperti sudah terungkapnya lapisan kwarsa, pirit, dll; dan memerlukan tindakan perbaikan.

peat dome and protection area
peat dome, hydrological peat unit

 

 

Comments are closed.