A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Membangun Penyelenggaraan Sistem Administrasi Pertanahan di Kabupaten Nunukan : Pengalaman pada Kajian Penyelenggaraan 9 Kewenangan Pertanahan di Studi LMPDP 2006-2010 dan Lainnya

Oleh : Baba Barus,  Pusat Pengkajian dan Perencanaan Pengembangan Wilayah, IPB ; Departemen Ilmu Tanah dan Sumber daya Lahan,  IPB,  Email : bababarus@yahoo.com,  Disampaikan : Workshop “Pembaruan Agraria Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Perbatasan”. Nunukan, Kaltim, Juni 2012, Kerjasama PKA-PSP3, IPB dengan PemKab Nunukan

I. PENDAHULUAN

UU No 32, 2004 menegaskan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menjalankan pengelolaan wilayahnya dan hal ini mensyaratkan  pemerintah kabupaten / kota mempersiapkan kelembagaan. Dari berbagai kewenangan yang akan dijalankan, salah satunya adalah 9 kewenangan pertanahan, seperti yang dicantumkan dalam PP No 38, 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan.

Sembilan kewenangan pertanahan tersebut adalah (1) Pemberian izin lokasi, (2)  Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; (3)  Penyelesaian sengketa tanah garapan; (4)  Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; (5)  Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; (6)  Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; (7)  Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;  (8)  Pemberian ijin membuka tanah; dan (9)  Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten / Kota.

Sembilan kewenangan pertanahan tersebut sebagian dapat dikaitkan dengan berbagai peraturan perundangan lain seperti  UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No 41, 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan, UU No 2, 2012 tentang Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, PP 16, 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Selain itu, terdapat peraturan menteri yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan kewenangan pertanahan seperti  Permenag/BPN No 2, 1999 tentang Izin Lokasi dan PerkaBPN No 2, 2011 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (makalah akan dijadikan buku prosiding, lihat dan atau unduh makalah lengkap .pdf).

 

Comments are closed.