A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Agricultural food land conversion : policy and permit (alih fungsi lahan pertanian pangan : kebijakan dan perijinan)

Oleh Baba Barus
Ketua Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya, Fakultas Pertanian, IPB, Bogor
Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, LPPM, IPB, Bar Siang, Bogor
Disampaikan dalam Round Table Discussion (RTD): Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian,
20 Agustus 2014, Direktorat Litbang, Deputi Bidang Pencegahan, KPK

I. Pendahuluan
Untuk menjamin pembangunan yang bekelanjutan dalam ruang maka disusunlah perencanaan pemanfaatan ruang, yang secara prinsip dibuat berdasarkan daya dukungnya. Untuk membuat penggunaan ruang yang tepat, maka diusahakan mengakomodasi keperluan publik dan keperluan individu. Secara umum keperluan publik diarahkan ke kawasan yang dilindungi dan diurus oleh pemerintah, sedangkan untuk daerah pribadi maka diarahkan ke kawasan budidaya. Dalam implementasi pemanfaatan ruang dalam kawasan berbeda dibuat aturan yang berbeda. Dalam keadaan tertentu, dapat terjadi perubahan status kawasan. Semua ini diakomodasi dalam peraturan yang disusun dalam UU Penataan ruang (UU No 26, 2007).
Suatu kawasan jika telah direncanakan untuk peruntukan tertentu mempunyai makna bahwa fungsi pemanfaatan dominan sesuai untuk ruang tersebut, dan jika ada penggunaan lain, maka penggunaan tersebut berperan mendukung fungsi ruang yang telah direncanakan. Sebagai contoh suatu kawasan pertanian lahan basah, dapat bermakna bahwa adanya pemukiman tertentu adalah dalam kaitan mendukung adanya lahan basah tersebut. Pengaturan tentang ukuran secara ruang daerah pemukiman akan diatur dalam peraturan zonasi.
Jika suatu kawasan berfungsi tertentu, dan pribadi atau usaha tertentu akan melakukan pemanfaatan ruang yang sesuai atau tidak sesuai dengan perencanaan pemanfaatan, maka akan melalui proses penilaian yang dalam hal ini akan melalui proses perijinan yang dilaksanakan oleh institusi tertentu. Di Indonesia, ditemukan berbagai perbedaan teknis pembuatan perijinan, walaupun instansi tertentu seperti BPN sudah membuat pertimbangan teknis untuk perijinan di tahap tertentu.
Saat ini proses konversi lahan dominan terjadi dari lahan pertanian ke pemukiman atau lahan pertanian lain yang dianggap lebih menguntungkan seperti tanaman tahunan atau tanaman bernilai daya jual tinggi. Perubahan bentuk penggunaan lahan ini dapat terjadi melalui proses perijinan atau tidak. Secara umum dalam kaitan dengan terminologi konversi lahan akan ditekankan dalam kaitan perubahan penggunaan, yang tidak secara jelas dikaitkan dengan perubahan pemilikan atau penguasaan (mau melihat lengkap atau unduh file).

Perlindungan lahan gambut harus segera dilakukan (Emergency for Protection of Peat Land in Indonesia)

oleh : Baba Barus, PhD, Ketua Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan IPB  (bahan dibagikan ke wartawan kompas, untuk diekstrak terkait materi penyelamatan gambut yang ada dalam Draf RRP Gambut, 10 April 2014)

 

Draf RPP Perlindungan dan Pengelolaan Gambut
Kementrian Lingkungan Hidup berencana mengeluarkan Peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Gambut Berkelanjutan (Kompas, 21 Januari, 2013). Secara konseptual isi peraturan diarahkan supaya pemanfaatan gambut berbasis ekosistem gambut yang dilletakkan dalam kesatuan hidrologis gambut (KHG), yang sebagian besar merupakan daerah bertanah gambut. Suatu kesatuan hidrologi gambut diusulkan mempunyai daerah berfungsi budidaya yang umumnya berada di pinggir sungai, dan daerah berfungsi lindung yang terletak di daerah sekitar kubah gambut. Dalam Draft Peraturan ini, ditentukan minimal 30 persen kesatuan hidrologi gambut menjadi daerah berfungsi lindung. Selain itu, daerah gambut berkedalaman lebih dari 3 meter, gambut yang mempunyai keanekaragaman hayati spesifik, dan gambut yang sudah menjadi kawasan lindung di kawasan hutan, juga diarahkan sebagai daerah gambut berfungsi lindung. Hasil penetapan daerah berfungsi lindung dan budidaya ini selanjutnya diarahkan diadopsi ke dalam rencana tata ruang wilayah. Dari informasi KLH, luasan indikasi daerah KHG di seluruh indonesia adalah sekitar 30 juta hektar (Sigit, 2014). Menurut Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian, Kementrian Pertanian (2011), luas tanah gambut di Indonesia secara resmi adalah 14,9 juta hektar. Secara sederhana, jika Peraturan ini diresmikan, maka minimum daerah ekosistem gambut yang dilindungi adalah sekitar 10 juta hektar, yang semuanya adalah tanah gambut. Dengan Peraturan yang baru tersebut, masih ada lagi daerah yang gambut mempunyai karakter tertentu yang harus dilindungi, yang berarti tanah gambut yang dilindungi sangat luas. Dengan kata lain, peraturan ini sebenarnya sangat konservatif dalam melindungi tanah gambut, yang dimulai dari penetapan ruangnya secara legal.
Jika ada keinginan pihak tertentu sehingga semua daerah gambut tidak boleh dimanfaatkan (Kompas, 13 Maret 2014), maka hal ini sangat sulit dipahami, karena secara alami sebagian tanah gambut adalah baik untuk penggunaan tertentu. Kenyataannya masyarakat Banjar sudah sejak lama memanfaatkan sebagian lahan gambut, maka pelarangan memanfaatkan akan ditentang. Selain itu, kabupaten tertentu di Provinsi Riau atau Kalimantan Tengah atau Kalimantan Barat, yang sebagian besar wilayahnya bergambut juga membutuhkan ruang untuk pembangunan

(ingin melihat/unduh makalah lengkap)

Penyusunan Sistem Informasi Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bogor (Development of Information System for Sustainable Agricultural Food Land at Bogor District)

Oleh:  Baba Barus, Julio Adisantoso, Khursatul Munibah, Dyah R. Panuju, D. Ita Mardiyaningsih, Nina Widiana dan Suci.  Kerjasama PSP3, LPPM IPB dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kab Bogor. September – Desember 2013

Ringkasan (Summary)

Pemerintah Kabupaten Bogor memulai pembuatan sistem informasi pertanian pangan berkelanjutan untuk melindungi sawah di wilayah ini (sesuai pesan UU no 41, 2009 ttg perlindungan LP2B dan PP 25 tahun 2012 ttg sistem informasi LP2B). Setelah melakukan pengkajian perlindungan LP2B tahun 2012, maka ditindaklanjuti dengan pembuatan sistem ini dengan tujuan akan terbentuk data lahan utama sawah yang akan dilindungi secara umum (dari kajian sebelumnya) dan detil (tahun 2013), khususnya pada 2 desa.  Data sawah detil dibuat hingga tingkat persil lahan yang teridentifikasi siapa pemilik, penggarap,   pola penggunaan tanah, produktivitas, dan lain-lain. Data-data kajian tingkat kabupaten dan detil semua disusun dalam sistem database (internal) dan dimasukkan ke dalam sistem informasi berbasis web. Harapannya data-data tertentu dapat diakses oleh publik selain untuk keperluan internal. Dari sistem yang sudah dibuat maka dimasukan data tentang perencanaan ruang, peta sawah, peta LP2B prioritas, peta kawasan P2B, dan peta persil 2 desa (Cikutamahi dan Babakan Raden).

Hal yang penting dicapai pada kajian tahun 2013 adalah proses pemetaan partisipatif untuk pembuatan data persil. Peta persil sawah diinterpretasi melalui citra quickbird, yang dilakukan oleh tim IPB yang dibantu dengan mahasiswa Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan,  dan diverifikasi oleh mahasiswa dan staf UPT pertanian dan para tokoh senior desa. Proses identifikasi pemilikan dan penguasaan membutuhkan data dasar yang jelas tentang posisi, jalan dan berbagai toponimi (gazetter).  Jika data ini sudah baik, maka proses identifikasi mudah dilakukan. Untuk informasi ttg penggunaan masih harus ke lapangan secara langsung. Setelah melihat presentasi hasil kegiatan tahun 2013 dan dianggap baik, maka Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kab Bogor, akan meneruskan pemetaan 10 desa di bogor tahun 2014, dan keterlibatan pihak UPT akan diprioritaskan dan akan dilatih mengggunakan GPS dan membaca peta.

Keyword : information system, land protection, sawah land percil, participatory mapping

peta persil sawah

peta persil sawah

Temuan Sementara : Pengembangan Master Plan Kakao di Papua : masalah pengelolaan dan pemilikan tanah-sosial (Preliminary Result: Master Plan for Cacao Develoment in Papua: problem in Socio-Land Tenurial and Cultivation Management)

Tim P4W LPPM IPB  (Setiahadi/perencanaan; Baba Barus/SIG-sumberdaya lahan; Supijatno/agronomi;  dan Andi Syah Putra/ekonomi) bekerja sama dengan UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat).  Kunjungan lapang ke Kab Keerom, Jayapura, Sarmi, Manokwari, Sorong dan Sorong Selatan. 23 Oktober – 04 November 2013

Ringkasan

Kunjungan lapang yang dilakukan menghasil adanya perbedaan kemampuan pengelolaan kebun kakao  di antara penduduk papua (terdapat perbedaan karakter etnik papua), penduduk campuran dan penduduk pendatang (khususnya transmigran). Di lapangan ditemukan ketidak-hadiran birokrasi pemerintah pada daerah tertentu (Sorong)  tetapi ada juga sangat terasa peran pemerintah mendorong penduduk untuk berkembang (Sarmi). Perilaku masyarakat papua tertentu di wilayah tertentu sangat konstruktif dan menginspirasi  (Jayapura, Keerom dan Sarmi); dan sebagian masyarakat penduduk lokal sangat tergantung ke pemerintah dan selalu mengharapkan uluran pemerintah. Di sebagian masyarakat, upaya membuat proposal sangat menonjol untuk memperbaiki kesejahteraannya (dapat dikategorikan sebagai akibat salah asuh).  Di lokasi tertentu peran pemerintah serba tanggung sehingga permasalahan sangat terlihat di depan mata tetapi tidak pernah ada solusi (Manokwari).  Secara umum perkembangan pengeloan kebun kakao lebih maju di penduduk transmigrasi dan campuran; tetapi ada kelompok penduduk lokal yang sangat baik.

Permasalahan lain yang sangat terlihat di lapangan, adalah munculnya penyakit PBK dan penyakit jamur. Akibat PBK sangat mematahkan motivasi masyarakat mengelola kakao yang sebelumnya sangat prospektif. Saat ini di beberap komunitas sudah terlihat kebangkitan dan berbagai upaya penanaman kembali (dengan sambung samping) sudah terlihat dan menjanjikan.; dan juga pengelolaan yang benar seperti pemangkasan, pemupukan dll sudah terlihat.  Khususnya kakao di penduduk pendatang, selain masalah serangan hama, maka hambatan yang besar adalah adanya klaim pemilikan tanah dari penduduk asli. Di beberapa lokasi proses klaim terjadi, tetapi dari seluruh lokasi yang dikunjungi, klaim termasuk bukan yang mendominasi.

Berbagai potensi dan permasalahan yang ditemukan akan diterjemahkan ke model master plan pengembangan komodoitas unggulan kakao dan diterjemahkan ke berbagai  program pengembangaan yang bersifat operasional dan disajikan secara spasial (laporan akhir akan diselesaikan akhir Desember 2013 dan dapat diperoleh dari UP4B).

 

Pengkajian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Sukabumi (Study of Protection of Sustainable Food Agricultural Land at City of Sukabumi, West Java)

Oleh : Baba Barus, Khursatul, M, Dyah R. Panuju, Dyah Ita, Yoyoh, M, Nina W.D dan Reni, K. (Tim PSP3). Kerjasama PSP3, LPPM IPB dengan Pemkot Sukabumi, April-September 2013.

Abstrak

Pemerintah Kota Sukabumi berencana menyelamatkan sawah tertentu sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.  Hal ini jarang ditemukan di Indonesia, karena dari visi kota yang menrah ke jasa, industri perdagangan, dan tidak ada kata pertanian dalam visinya, tentu tidak mudah, tetapi kota ini sudah mencantumkan dalam RTRW-nya akan melindungi sawah seluas 321 ha (dari 1580 ha), yang tentu sejalan dengan UU no 41 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.  Pihak pemkot meminta tim PSP3 mencari lahan seluas tersebut secara ilmiah dan menyarankan peletakannya dalam ruang. Setelah melakukan survei dan pengumpulan data fisik, sosial dan ekonomi (dan didukung data citra resolusi tinggi tahun 2012— lebih baru dari data di Google Earth), dan pengolahan statistis dan spasial dengan SIG. Akhirnya tim berhasil menyerahkan hasil kajian.

Data menunjukkan bahwa dalam perencanaan ruang kota yang sudah ada, juga tidak melakukan upaya perlindungan secara baik, yang disebabkan berbagai hal seperti data tidak akurat, dll. Sehingga pada saat diberikan hasil kajian, pemkot juga menganggap hasil kajian harus dipakai dalam memperbaiki perencanaan ruang. Hal yang unik ditemukan disini adalah kriteria perlindungan sawah dilakukan dengan memasukkan parameter yang jarang dibuat dalam perundangan, yaitu kepentingan banyaknya petani penggarap di kota ini (dengan luasan pemilikan dan garapan yang relatif kecil), dan juga adanya aliran irigasi dan drainase yang membentuk kota ini mempunyai lingkungan yang unik. Berbagai parameter lain seperti produktivitas, keuntungan, hamparan, dan lain-lain sudah dipakai.  Selain itu juga ditemukan masyarakat petani lebih sadar fungsi sawah untuk berbagai tujuan dibandingkan para-pihak lain.  Pada akhir salah satu produk studi adalah diberikan berbagai pilihan penentuan lahan sawah yang perlu diindungi dengan berbagai konsekuensi langkah lanjut yang harus dilakukan (Jika ingin mendapatkan hasil kajian secara lengkap, dapat menghubungi Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan, Kota Sukabumi atau PSP3, LPPM IPB). Peta_017_A3_LP2B_LCP2B 470

Karakter Satelit Inderaja yang diperlukan Bangsa Indonesia (Requirement for Indonesian Remote Sensing Satellite)

Oleh : Baba Barus dan BH Trisasongko. Departeman Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB  dan  Ketua Mapin Komisariat Jabodetabek. Materi Nara Sumber yang disampaikan pada Seminar Nasional lnovasi Teknologi Satelit untuk Kemajuan Bangsa,  Diselenggarakan di  TMII, Cibubur, 29 Agustus 2013.  Diselenggarakan Kedeputian Bidang Teknologi Dirgantara, Lapan

Abstrak

Indonesia mempunyai variasi sumberdaya yang  tinggi dan luas, dan sebagian sudah diketahui dan banyak belum dikenali. Sebagian sumberdaya ini sudah dimanfaatkan dan perlu dipantau pemanfaatannya. Untuk mengidentifikasi atau pemantauannya sebagian dapat dilakukan dengan satelit inderaja. Untuk mempercepat proses tersebut maka diperlukan pengembangan inderaja, yang spesifik. Sejauh ini dari data awal di seminar ACRS 2013 Bali, maka teridentifikasi indikasi kemampuan SDM indonesia, dan juga keperluan ke depan, jika dibandingkan dengan kemampuan SDM negara lain.  Berbagai kegiatan yang diperlukan untuk keperluan identifikasi, perencanaan, pemanfaatan dan penelitian dan pendidikan disampaikan pada materi secara padat, yang pada akhirnya menunjukkan kemendesakan pengembangan satelit inderaja yang mandiri.  Beberapa prediksi ciri-ciri resolusi inderaja untuk berbagai komoditas disampaikan (mau melihat atau mengunduh berkas)

Karakteristik Kesatuan Hidrologis Gambut Pulau Yard, Kabupaten Mappi, Papua (Characteristics of Hydrological Peat Unit of Yard Island, Mappi Region, Papua)

Oleh Baba Barus,  Ekstraksi dari “Kegiatan Verifikasi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Papua”, yang dilakukan pada tanggal 28 Juni – 4 Juli 2013. Tim lengkap terdiri dari kombinasi staf KLH (Aep Purnama), IPB (Baba), BSALH Provinsi (Stevenson, R) dan Kantor LH Mappi (Arung Tandi dan Hamzah)

Rangkuman (Resume)

Verifikasi KHG di Kabupaten Mappi bertujuan melihat hasil interpretasi KHG di daerah Bade hingga Keppi dan Pulau Yard, dengan asumsi adanya karakter khusus KHG yang mempunyai gambut dangkal dengan berbagai kenampakan danau.  KHG ini diinterpretasi dari citra satelit radar dengan dukungan data sekunder seperti peta wetland, peta tanah gambut versi moratorium dan SRTM.  Verifikasi lapangan  KHG tersebut menghasilkan data sebagai berikut :

1.       KHG di Bade perlu diganti total sehingga terbentuk batas KHG baru yang menyusuri  daerah Mur hingga Keppi.  Berdasarkan info dari staf Kantor LH Keppi, rawa di Keppi saat ini ditutup dengan rumput rawa, yang menggantung pada saat hujan, dan akan turun ke dasar minaral pada saat musim kering.  Info penting KHG hasil interpretasu dalam hubungannya dengan hasil interpretasi, maka batas KHG harus diubah karena daerah yang diinterpretasi sebagai kubah di Bade ternyata merupakan daerah dataran berombak-bergelombang dengan elevasi hingga 25 meter. Di bagian pinggir merupakan daerah rawa (tetapi belum membentuk tanah gambut), yang terletak di pinggir Sungai Digul. Daerah yang gelap di citra radar yang tedapat di beberapa lokasi ternyata adalah sungai atau rawa yang merupakan daerah utama sagu. Dalam interpretasi citra radar muncul persepsi daerah kubah lebih tinggi – ternyata adalah daerah lahan kering, yang ditumbuhi dengan tanaman hutan sekunder, perladangan dan lainnya.

2.       KHG di Pulau Yard tetap dipertahankan sebagai KHG dengan membuat penjelasan baru tentang daerah gambut yang terkait dengan potensi terbentuknya gambut. Sampel pengamatan dibuat di daerah pinggir sungai (levee) hingga ke daerah rawa belakang. Pada daerah levee banyak tanaman sagu dan juga daerah pertanian sawah. Sampel di daerah tersebut menunjukkan bahwa gambut di sawah termasuk kategori hemist dengan kedalaman kurang dari 1 meter. Sedangkan sampel selanjut diambil di daerah rawa (backswamp). Di daerah sampel tersebut ditemukan tanaman rumput Kasim yang akar-akarnya sebagian sudah lapuk dan sebagian masih segar bercampur membentuk matriks di atas rawa (rawa belakang) di pulau ini. Dari data beberapa titik dari daerah levee, maka kedalaman akar yang menggantung sehingga menyentuh bahan tanah mineral adalah semakin ke arah tengah rawa belakang adalah semakin dalam. Di daerah tengah KHG Pulau Yard masih ditemukan tubuh air (rawa/danau). Hal ini mengindikasikan gambut masih muda di wilayah KHG ini.  Lambatnya terbentuk gambut di wilayah ini secara keseluruhan salah satunya karena proses terjadinya pasang-surut termasuk tinggi / cepat.

 Kesatuan hidrologis gambut di WIlayah Kabupaten Mappi

pada waktu verifikasi di lapangan, maka diketahui batas beberapa KHG perlu diganti, dan yang bisa tetap adalah di daerah Pulau Yard

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Pemda dalam Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup (Training for development of local government capacity in implementing of minimum standard service for environment – focusing of land for biomass production)

Oleh: Baba Barus. Materi yang disampaikan terkait Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa sesuai PP150. Peserta 25 kabupaten / kota Sumatra. Diselenggarakan PPE Sumatra, KLH di Hotel Nagoya, Batam, 18-21 Juni 2013.

Ringkasan :

Materi yang disampaikan mencakup tentang kriteria kerusakan tanah untuk produksi biomassa khususnya dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan dana untuk pengumpulan data tanah yang diprintahkan oleh perundangan.  Dalam pertemuan ini muncul berbagai pertanyaan yang layak dipertimbangkan untuk dipahami karena tidak secara eksplisit disajikan dalam PP 150 tahun 2000 tentang Kriteria Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomasa maupun dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup  No 7 tahun 2006 ttg pedoman kriteria baru dan tata cara pengukurannya.

Beberapa hal penting adalah terkait dengan pengambilan sampel utuh dan tidak utuh. Khusus sampel utuh ditekankan tentang perlunya ulangan, sedangkan untuk sampel tidak utuh maka pertimbangan penting adalah pengambilan komposit. Kemudian aspek lain yang perlu disiasati adalah jika dana terbatas, maka tidak perlu dipaksakan pengambilan sampel per lapisan tanah tetapi untuk pada bidang akar akan berkembang (sekitar 1 meter atau kurang). Lebih jauh, jika dana terbatas, maka komponen yang dianalisis juga layak dikurangi. Aspek yang diutamakan tidak perlu dianalisis adalah data biologi, menyusul sifat kimia dan terakhir sifat fisik.  Pertimbangan ini diperlukan karena sifat biologi lebih sulit mengukurnya dan cenderung harus di lapang, sedangkan sifat kimia cenderung  mudah berubah (kecuali untuk tanah gambut).

Dalam pelatihan juga disampaikan tentang perlunya dilakukan verifikasi karena data peta indikasi tanah rusak yang dibuat oleh KLH ada kemungkinan tidak sesuai dengan data lapang. Hal ini terjadi karena skala sumber peta adalah bervariasi dari skala 1:50,000 hingga 1:250,000. Selain itu sumber data juga secara eksplisit menginformasikan kualitas data yang berbeda khususnya data sistem lahan yang dipakai.  Perbaikan ini dapat terjadi pada batas peta, maupun isi peta. Kondisi ini berkonsekuensi, daerah yang disebut terindikasi potensi rusak bisa di lapangan tidak rusak atau sebaliknya.  Dalam kesempatan ini juga disampaikan berbagai kekuatan data dari kegiatan produk PP150 jika dijalankan dan juga kelemahannya sehingga peserta dapat mengoptimalkan standard pelayanan.

Kota Sukabumi melindungi sawah dan upaya meletakkan dalam Perencanaan Ruang (City of Sukabumi is Preparing to protect it’s Rice Field and Implementing in Spatial Plan).

Oleh : Baba Barus, Khursatul Munibah, Dyah R Panuju, Dyah Mardyaningsih, Yoyoh M, Nina Widiana, dan Reni Kusumo.  Kerjasama antara PSP3, IPB dengan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi, 2013). Studi akan diselesaikan pada November 2013.

Temuan Awal

Keinginan melindungi sawah di kota Sukabumi sudah dinyatakan dalam perda penataan ruang dan dinyatakan dalam angka tertentu (321 ha).  Keinginan lebih jauh adalah meletakkan data tersebut dalam bentuk spasial, dan sesuai dengan amanah UU no 41, tahun 2009.  Saat ini luas sawah relatif besar (lebih dari 1600 ha). Sepertinya relatif mudah memilih sawah yang jauh lebih sedikit untuk dilindungi, tetapi pertanyaan lebih lanjut landasan melindungi sawah dalam luasan tersebut juga akhirnya muncul. Selama ini argumen menyelamatkan lahan sawah di beberapa kabupaten (bukan kota…) yang utama adalah kemandirian dan kedaulatan pangan, yang salah satunya diterjemahkan dengan melihat ukuran status surplus produksi (atau lahan) dalam kurun waktu tertentu. Data ini selanjutnya diterjemahkan ke bentuk pemilihan lahan sawah yang paling produktif, lahan sangat sesuai, adanya irigasi, tidak mudah terkonversi dan secara sosial sangat mendukung (lihat studi usulan lahan sawah dilindungi di Kabupaten Garut, 2010 dan Kabupaten Bogor, 2012).  Sedangkan usulan melindungi sawah di kota … adalah bersifat unik, karena visi misi kota umumnya diasumsikan akan selalu mengarah ke jasa, perdagangan, industri dan sejenisnya, dan secara fisik akan membentuk dominansi peruntukan ruang untuk bentuk terbangun (built up area).  Apakah tidak mungkin tutupan kota dominan bersifat bukan bangunan ?

Secara konsep,  jumlah daerah terbangun adalah besar karena keperluan adanya daerah RTH (ruang terbuka hijau) standar minimal adalah 30 persen (UU No 26, tahun 2007), dan mungkin ditambah lagi dengan daerah terbuka di setiap pemukiman.  Jika daerah hijau ditambah lagi (dan dijalankan) maka luasan daerah ‘hijau’ adalah lebih besar dari 30 persen. Tetapi luasan ini tidak mudah mencapai 50 persen … dan kebanyakan kota memiliki luas RTH malah lebih kecil dari 30 persen.  Walaupun demikian, adakalanya suatu kota mempunyai karakter spesifik sehingga sehingga akan ‘dipaksa’ mempunyai wilayah hijau yang lebih luas, seperti adanya kawasan bencana, seperti banyak lereng terjal, rawan longsor, adanya spesies spesifik, dan lainnya.

Apakah Kota Sukabumi mempunyai kondisi yang memaksanya mempunyai daerah hijau lebih luas ?  Dengan adanya keinginan lembaga pemerintah (dinas terkait) ingin melindungi sawah seperti amanah perundangan, maka berarti sudah ada kondisi yang mendukung. Apakah ada variabel pendorong kuat lain ? .  Dari pengamatan sementara, melalui survei awal dan diskusi awal, maka diperoleh fakta yang mendorong sangat kuat untuk dilakukan perlindungan lahan sawah di kota ini atau bisa juga mungkin memaksa pemkot melindungi sawah dalam kurun waktu tertentu. Sejauh ini dapat dilihat dari minimal 3 aspek yaitu keberadaan infrastruktur irigasi/drainase dengan dukungan air melimpah, luasnya sawah, dan banyaknya petani penggarap sawah.

Posisi kota di kaki gunung, membuat aliran air atau potensi air sangat besar. Saat ini sudah terbentuk saluran irigasi sehingga air mengalir ke kota, dan membuat kota ‘jadi’ segar.  Jika air ini dihentikan, maka sebagian kota mungkin menjadi kurang sejuk, padahal airnya sudah ada dan besar.  Jika sawah dihilangkan (atau diijinkan dikonversi) maka aliran alami menjadi tidak mempunyai nilai tambah yang besar. Dari sisi sosial, jumlah petani sawah yang mencapai ribuan (ditambah keluarga) yang dominan sebagai penggarap sangat tergantung ke lahan. Jika kota ini menghilangkan dominan sawah yang ada, apakah petani sudah siap berprofesi ke bukan pertanian.  Mengingat petani dominan sudah tua, maka tidak mudah mengalihkan profesi mereka. Berarti perlu dihitung akan bergantinya generasi petani baru yang perlu disiapkan apakah tetap petani atau bertukar dan dilatih. Saat ini ada tim studi sedang mengkaji secara cermat berapa luasan sawah yang akan dilindungi di kota ini, dan kemungkinan besar adalah lebih luas dari angka yang disajikan dalam perda penataan ruang.  Selain itu, dari investigasi sementara, variabel yang sudah lajim dipakai dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) akan berkembang atau berbeda, khususnya adanya unsur yang memaksa yang sudah teridentifikasi saat ini atau argumen lain seperti usaha ‘perkotaan’ yang tergantung ke sawah, misalnya produk kuliner mochi, rengginang, ikan, atau lainnya.

DSC02782

Pertimbangan dalam Pengambilan Sampel Tanah untuk Produksi Biomassa dalam kaitan Kerusakan Tanah (Considerance Factors in Soil Sampling for Biomass Production regarding Soil Degradation)

Baba Barus (Ketua PS Mitigasi Bencana Kerusakan Lahan – MBK, SPs IPB) dan Munawir Syarif(Alumni PS S2 MBK, SPs, IPB). Materi disampaikan dalam : Bimbingan Teknis Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa untuk para staf Badan / Dinas Lingkungan Hidup se Kalimantan, 14-18 April 2013, Grand Zuri Hotel, Serpong

Ringkasan

Peraturan Pemerintah tentang Kerusakan Tanah (PP No 150, 2001) menerangkan tentang ada batas baku mutu yang menunjukkan kerusakan tanah untuk keperluan produksi biomasa. Peraturan ini menunjukan adanya kewajiban lembaga tertentu melakukan penilaian status tanah dan mengevaluasinya. Hasil penilaian selanjutnya dikembangkan untuk membuat berbagai program perbaikan tanah yang sudah rusak atau mencegah supaya tanah jangan rusak.   Terdapat berbagai kelemahan dari peraturan ini (dan turunannya), tetapi jika tanah sudah diambil dan dianalisis statusnya, maka tetap bermanfaat. Dalam makalah ini disampaikan berbagai pertimbangan yang perlu dilakukan jika dilakukan pengambilan sampel, dari yang ideal menurut peraturan hingga mengambil minimum sampel jika adanya keterbatasan dana atau waktu, dan komponen yang penting dianalisis. Selain itu disampaikan penanganan sampel tanah yang sudah diambil.  Ke depan, diharapkan data yang sudah ada dapat juga dipakai untuk tujuan selain untuk keperluan penilaian kerusakan, tetapi juga melihat indikasi potensi, dan tentu memperbaiki peraturan yang sudah ada  (Bahan power point secara lengkap mau dilihat atau diunduh)